TUGAS MANDIRI ITH

 

FAKULTAS KEHUTANAN UGM

 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN REHABILITASI HUTAN

YANG MASIH RENDAH SEMENTARA LAJU DEGRADASI SEMAKIN TINGGI

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA : FARIEZ NURKHOLIQ A.

N.I.M. : KT/05360

JURUSAN : KONSERVASI SDH

FAKULTAS : KEHUTANAN

 

 

 

 

 

 

 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN REHABILITASI HUTAN

YANG MASIH RENDAH SEMENTARA LAJU DEGRADASI SEMAKIN TINGGI

 

“Hutan mempunyai peran penting alam menopang system penyangga kehidupan kita. Selain  menyediakan barang dan jasa lingkungan yang secara langsung kita perlukan, hutan juga berfungsi untuk mendukung berlangsungnya sector lainnya secara berkelanjutan dalam perspektif pembangunan nasional Pengelolaan sumber daya hutan mempunyai peranan yang strategis karena  dapat memainkan tiga peran sekaligus yang sering kita sebut sebagai tiga E ( 3E ) yaitu Ekonomi, Equitability atau pemerataan pembangunan dan Ekologi. Dari sisi ekonomi, pengelolaan sumber daya hutan yang telah dilakukan lebih dari tiga dasawarsa, telah memberikan kontribusi yang cukup didalam pembangunan nasional. Namun demikian, harus diakui bahwa pengelolaan sumber daya hutan yang telah dilakukan selama ini terbukti belum mampu menjamin kelestarian hutan dan pemerataan pembangunan itu sendiri.” ( Sambutan Wakil Departemen Kehutanan RI, Wahyudi Wardoyo. )

Laju deforestasi yang semakin tinggi dari tahun ketahun serta semakin meluasnya kerusakan hutan dan lingkungan merupakan dampak negatif pengeloalaan hutan  yang kurang baik selama ini yang harus dibayar oleh masyarakat secara menyeluruh. Dari sisi Equitability, pengelolaan hutan yang dilakukan juga belum mampu  memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan  kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini terbukti  dengan banyaknya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang hidup secara subsisten. Ketimpangan social yang ada masih cukup lebar dan bahkan dalam beberapa tempat telah terjadi keterasingan masyarakat dari lingkungannya.

Hal ini secara langsung menunjukkan kondisi hutan yang dalam keadaan kritis. Terjadi  kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan semakin melebar, musibah musibah yang terjadi seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan terjadi di banyak tempat dan daerah.

Pada dasarnya proses degradasi sumber daya hutan selama kurun waktu 30 tahun ini tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut :

·        System pengelolaan yang kurang mengikuti prinsip prinsip konservasi hutan dan lahan secara lestari.

·        Belum mengindahkan prinsip prinsip keadilan serta kurang mampu menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada sumberdaya hutan dan lahan.

Beberapa factor yang dapat mengganggu dan merusak jalannya rehabilitasi tersebut misalkan :

·        Kebakaran.

·        Penggembalaan.

·        Erosi.

·        Banjir.

·        Pembalakan.

·        Penebangan hutan untuk pertanian dan lain sebagainya.

Karena adanya faktor faktor yang merusak ini yang merusak ini kadang kadang rehabilitasi hutan sering harus dimulai dari awal kembali.

Kecuali faktor faktor yang mengganggu ada pula faktor yang mempercepat proses rehabilitasi. Kejadian kejadian ini dinamakan perubahan progresif. Yang banyak terjadi di alam adalah perubahan  tipe perkembangan retrogresif. Kebutuhan manusia di segala bidang yang meningkat akibat perekmbangan penduduk yang pesat, justru telah mendorong terjadinya perkembangan retrogresif ini secara cepat dan ekstensif.

Dalam hal ini diperlukan arah baru kebijaksanaan pembangunan kehutanan yang berbeda dengan pembangunan kehutan tiga dasawarsa yang lalu. Departemen kehutanan telah mencanangkan bahwa untuk 20 tahun kedepan kita sebut sebagi era “konservasi dan rehabilitasi’. Tentunya kebijakan ini sangat berbeda denagn focus pembangunan kehutan selama 30 tahun yang lalu dimana pada tahun tahun itu pembangunan kehutanan lebih banyak berfokus kepada jasa jasa ekonomi langsung dari hutan itu sendiri. Oleh karena itu pada era 20 tahun mendatang kita sebenarnya tidak merubah atau mengeser paradigma saja tetapi pada dasarnya kita telah merubah arah pada paradigma kehutanan kedepan.

Tahap awal dari kebijakan ini diperlukan prakondisi yang sehat untuk mendukung laju pembangunan kehutanan dalam arti yang seluas luasnya. Oleh karena itu departemen kehutanan sejak 2001 pertengahan telah menetapkan lima strategi prioritas atau 5 kebijakan prioritas yaitu :

1.      Pemberantasan penebangan liar.

2.      Penanggulangan kebakaran hutan.

3.      Restrukturisasi sector kehutanan.

4.      Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

5.      Penguatan desentralisasi.

Lima strategi atau kebijaksanaan prioritas ini saling kait mengait tidak bisa jika kita mengatakan bahwa untuk menanggulangi penebangan liar kita hanya menerapkan law enforcement ( penekanan bidang hukum ) saja tidak bisa kita menekankan kebakaran lahan hanya dengan law enforcement saja tetapi diperlukan tindakan tindakan lain yang lebih strategis dan juga lebih nyata di lapangan.

Restrukturisasi sector kehutanan ini dapat diterjemahkan secara mudah sebagai pembenahan di dalam pengelolaan hutan khususnya hutan alam dan hutan tanaman Indonesia. Selain itu diperlukan juga pembenahan dan pengelolaan hutan. Sebagai contoh jika di antara 450 HPH ada yang memang baik maka sebenarnya masih lebih banyak yang buruk atau kurang baik. Walaupun HTI telah dilakukan satu assessement khusus, hanya 33% dari HTI yang ada dinyatakan layak. Ini berarti 67% sisanya tidak bisa terus. Padahal merupakan bagian dari restrukturisasi pembangunan. Jika restrukturisasi pembangunan primer diseleksi, perindustrian yang tidak memenuhi syarat selayaknya ditutup, atau di-anoperasikan.

 Penggunaan kayu yang tidak efisien membuat hutan mengalami pendarahan yang terus menerus, bisa dibayangkan kalau di Jepang 1 m3 plywood itu hanya memerlukan 1,9 m3 kayu logs. Di Indonesia minimum 2,3 m3 logs artinya bahwa setiap 1 m3 plywood adalah membuat limbah sebesar 0.3 – 0.4 m3 kalau ini dibiarkan maka alangkah cepat  rusaknya hutan di Indonesia. Oleh karena itu restruktutrisasi sector kehutanan ini  merupakan satu program yang harus diselesaikan.

Dari lima kebijakan prioritas tadi ada sebagian prioritas kebijakan yang menyelimuti yang menjadi pendukung utama dari keseluruhan prioritas tersebut, yaitu kebijakan untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusianya khususnya di sector kehutanan. Sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau aparat pemerintah di mata masyarakat maupun internasional telah mendapatkan predikat sebagai aparatur yang mudah menerima suap atau dengan kata lain aparat pemeras.

Secara umum negri Indonesia ini merupakan negara terkorup no 5 di dunia. Kalau dilihat secara umum ini merupakan bukan hanya aparatur pemerintah biasa saja yang melakukan KKN juga aparat eksekutif, yudikatif, legislative, dan LSM.Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia itu harus no 1 yang diutamakan.

Pada intinya, laju degradasi hutan yang semakin cepat dan pesat ini merupakan ulah tangan jahil manusia itu sendiri. Oleh karena itu sebagai salah satu solusi yang yang sangat mendasar untuk dapat mengatasi dan memperbaiki adalah dimualai dari manusianya itu sendiri. Upaya tsb diantaranya dapat berupa usah penyadaran masyarakat melalui penyuluhan penyuluhan, selain itu perlu juga adanya upaya upaya intensif seperti peningkatan teknologi pengelolaan hutan dalam konservasi dan rehabilitasi lahan dan kawasan hutan itu sendiri. Upaya upaya tersebut bisa :

ü      Pemberantasan tebang liar.

ü      Antisipasi kebakaran hutan.

ü      Restrukturisasi sector kehutanan.

ü      Rehabilitasi dan konservasi sda hutan.

ü      Penguatan desentaralisasi.

Upaya dan usaha harus tetap dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan yang semakin cepat. Jika tidak dimualai dari sekarang maka kapan lagi?.

 

REFERENSI :

1.      Sambutan Wakil Departemen Kehutanan RI, Wahyudi Wardoyo.

2.      Buku Panduan P.I.K Fakultas Kehutan UGM.

 lanjut