BAB II

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 

A.       Sejarah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 1946 BPN bernama Agrarische Zaken. Setelah Indonesia lepas dari tangan Belanda, tepatnya pada tahun 1954 Indonesia mengganti Agrarische Zaken menjadi Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan ini disusun oleh aparat yang menangani kaagrariaan.

Setelah mengalami perkembangan, Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa belum sempurna sehingga pada tahun 1973 diubah lagi menjadi Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana dari peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978, ditiap-tiap propinsi juga dibentuk Direktorat Agraria Daerah di bawah Departeman Dalam Negeri. Selanjutnya  Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta berganti nama menjadi Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana dari keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 hingga saat ini.

Yang mendasari pembentukan BPN adalah :

1.         Dalam melaksanakan pembangunan nasional kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah dirasa semakin meningkat.

2.         Dengan meningkatnya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah penting untuk Pembangunan Nasional.

3.         Untuk menyelesaikan masalah dibidang pertanahan maka diperlukan lembaga yang menangani pertanahan secara nasional.

  

B.       Visi, Misi, dan Sasaran Badan Pertanahan Nasional

1.         Visi Badan Pertanahan Nasional

Visi merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi suatu organisasi. Visi dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan rencana strategis (Renstra) pembangunan pertanahan tahun 2001-2004 adalah : Kanwil BPN Propinsi DIY sebagai sumber informasi pertanahan menuju ke sistem pertanahan yang terpadu, efektif dan efisien dalam upaya pendayagunaan tanah bagi kepentingan masyarakat dengan prioritas utama menuntaskan penyelesaian tanah SG (Sultan Ground) dan PAG (Pakualaman Ground).

Adapun realita dari visi tersebut dijabarkan dalam misi Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

2.         Misi Badan Pertanahan Nasional

Misi merupakan serangkaian kegiatan suatu organisasi guna mencapai visi yang telah dirumuskan. Sebagai organisasi yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas, maka BPN mempunyai misi sebagai berikut :

a.           Pemberian pelayanan prima, akurat, sederhana, dan murah dibidang pertanahan yang berwawasan lingkungan dengan berpihak kepada golongan ekonomi lemah.

b.          Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan untuk menghilangkan kesan birokratis dalam pelayanan dibidang pertanahan.

 

3.         Sasaran Badan Pertanahan Nasional

Sasaran dari Badan Pertanahan Nasional adalah ;

a.           Tersedianya prasarana gedung dan peralatan yang memadai.

b.          Tersedianya sarana pelayanan yang mutakhir/aplikatif dan mudah dioperasikan.

c.           Terwujudnya pelayanan pertanahan yang terbuka, adil, sederhana, cepat, tepat, terjangkau dengan berpihak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

d.          Terselesainya masalah-masalah pertanahan sesegera mungkin.

e.           Keluarnya Keppres tentang tanah kraton.

f.            Terinfentarisasikannya data fisik dan yuridis atas tanah kraton.

 

C.       Jasa Layanan Badan Pertanahan Nasional

BPN sebagai lembaga pemerintah merupakan institusi penyedia pelayanan publik (Public Service) yang sudah barang tentu menekankan pada pelayanan publik. Sebagai institusi yang bergerak dibidang pelayanan jasa, maka produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk jasa disamping produk lain yang bersifat fisik seperti : sertifikat, data informasi pertanahan, dan lain-lain. Berdasarkan Instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Th. 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat, BPN menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang terdiri dari :

1.         Ijin perubahan penggunaan tanah.

2.         Ganti rugi tanah objek Landre Form yaitu pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang terkena peraturan penataan pemilik tanah.

3.         Konsolidasi tanah (swadaya) yaitu penataan tanah dengan biaya sendiri.

4.         Redistribusi swadaya yaitu pembagian tanah dengan biaya sendiri.

5.         Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

6.         Pendaftaran tanah pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik.

7.         Pengukuran dan pemetaan tanah baik secara sistematis maupun sporadik.

8.         Pemberian hak atas tanah secara sistematis maupun sporadik.

9.         Pendaftaran konfersi langsung secara sistematis maupun sporadik.

10.     Pengakuan dan penegasan hak (konfersi langsung) secara sistematis maupun sporadik.

11.     Pembuktian hak secara sistematis maupun sporadik.

12.     Perubahan hak atas tanah secara sistematis maupun sporadik.

13.     Pendaftaran sertifikat pengganti baik karena rusak/hilang.

14.     Pendaftaran  penerbitan sertifikat.

15.     Pemecahan atau penggabungan sertifikat/HAT (Hak Atas Tanah).

16.     Pembatalan SK (Surat Keterangan) hak dan atau sertifikat.

17.     Pendaftaran hak tanggungan.

18.     Pencatatan roya tanggungan yaitu hapusnya hak tanggungan dengan pengertian bahwa hak tanggungan tersebut hapus yang disebabkan oleh :

a.       Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan.

b.      Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.

c.       Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

d.      Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

19.     Pencatatan sita jaminan/perwalian.

20.     Pendaftaran hapusnya pelepasan hak.

21.     Pendaftaran ganti nama/ralat nama.

22.     Pemohon memperoleh dokumen.

23.     Pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT (warisan, putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hokum tetap/merger).

24.     Pendaftar sertifikat wakaf/pencatatan akta PPAT (Pejabat Pembut Akta Tanah).

25.     Informasi pertanahan.

26.     Perubahan atau pemberian hak milik pada rumah sederhana atau rumah sangan sederhana (Kepmeneg No. 9 Th. 1999).

27.     Pendaftaran dan peralihan hak tanggungan.

28.     Pemohon hak atas tanah negara.

29.     Pelayanan surat masyarakat.

30.     Penerbitan sertifikat berdasarkan SK (Surat Keputusan) untuk proyek.

31.     Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli PNS dari pemerintah.

Permasalahan yang sering ditimbulkan oleh sebagian masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pembuatan sertifikat tanah maupun akta tanah sebagai bukti atas pemilikan tanah. Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam setiap melaksanakan kegiatan tersebut bekerja sama dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang bertugas membuat akta tanah maliputi jual beli, warisan, dan tukar menukar tanah.

 

D.       Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Kedudukan tertinggi di Kanwil BPN berada di Kepala Kanwil BPN yang membawahi 5 sub bagian, yaitu :

1.         Kepala Bidang Tata Usaha.

2.         Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah.

3.         Kepala Bidang Penatagunaan Tanah.

4.         Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah.

5.         Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

 

Setiap kepala bidang tersebut terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

1.         Kepala Bidang Tata Usaha.

Kepala Tata Usaha terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

a.       Sub Bagian Kepewagaian.

b.      Sub Bagian Keuangan.

c.       Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan.

 

2.         Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah.

Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

a.       Seksi Penatagunaan Pemilikan Tanah.

b.      Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah.

c.       Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah Tanah.

d.      Seksi Pengendalian Penugasan Pemilikan Tanah.

 

3.         Kepala Bidang Penatagunaan Tanah.

Kepala Bidang Penatagunaan Tanah terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

a.       Seksi Data Penatagunaan Tanah.

b.      Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah.

c.       Seksi Pemetaan Penatagunaan Tanah.

d.      Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.

 

4.         Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah.

Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

a.       Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan.

b.      Seksi Pengurusan Hak Tanah Berbadan Hukum.

c.       Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

d.      Seksi Penyelesaian Tanah.

 

5.         Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

a.       Seksi Pengukuran.

b.      Seksi Pemetaan.

c.       Seksi Pendaftaran Tanah dan Informasi Tanah.

d.      Seksi Pemeliharaan Hak, Pembebasab Hak, dan PPAT.

 

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat dalam bagan berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:  
Kepala Bagian
Tata Usaha
Text Box:  
Sub Bagian
Kepegawaian
Text Box:  
Sub Bagian
Keuangan
Text Box: Sub Bagian
Umum & Perundang-undangan
Text Box: Seksi 
Penatagunaan Pemilikan 
Tanah
Text Box: Seksi
Konsolidasi & Pemanfaatan Tanah
Text Box: Seksi 
Ganti Rugi & Pentelesaian Masalah Tanah
Text Box: Seksi Pengendalian Penyuluhan & Pemilikan Tanah
Text Box: Kapala Kanwil
BPN
Text Box: Seksi 
Bimbingan
Penatagunaan Tanah
Text Box: Seksi
Penyelesaian
Tanah
Text Box: Seksi
Pemetaan Penatagunaan Tanah
Text Box: Seksi
Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah
Text Box: Seksi 
Perencanan Penatagunaan Tanah
Text Box: Seksi
Pengurusan Tanah Badan 
Hukum
Text Box: Seksi
Data
Penatagunaan Tanah
Text Box: Seksi
Pengurusan
 Hak Tanah Perorangan
Text Box: Kabid
 Pengaturan Penguasaan Tanah
Text Box: Kabid Penatagunaan Tanah
Text Box: Kabid
 Hak-Hak Atas Tanah
Text Box: Seksi 
Peralihan Hak, Pembebasan Hak, & PPAT
Text Box: Seksi
 Pendaftaran Tanah & Informasi Tanah
Text Box:  
Seksi
Pemetaan
Text Box:  
Seksi
Pengukuran
Text Box: Kabid
Pengukuran & Pendaftaran Tanah
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar01.Struktur Organisasi

E.        Fungsi Tiap Unit Organisasi

Susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Propinsi Kantor Pertanahan/Kotamadya.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terdiri dari ;

1.         Bidang Tata Usaha.

2.         Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah.

3.         Bidang Penatagunaan Tanah.

4.         Bidang Hak-hak Atas Tanah.

5.         Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

 

Adapun tugas dari masing-masing bagian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut :

 

1.         Bidang Tata Usaha.

Bidang Tata Usaha dibagi menjadi 4 sub bagian, yaitu :

a.       Sub Bagian Tata Usaha.

Memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, menyiapkan dan mengevaluasi kegiatan, menyusun program dan mengatur perundang-undangan.

b.      Sub Bagian Kepewagaian.

Membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan, melaksanakan urusan pengembangan pegawai, melaksanakan urusan SK mutasi dan SK pensiun.

c.       Sub Bagian Keuangan.

Melaksanakan pengelolalan administrasi penerimaan pendapatan bukan pajak, urusan pembukuan dan perhitungan, penyusunan APBN rutin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

d.      Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan.

Melaksanakan urusan seperti : surat menyurat, perencanaan dan pelaporan perundang-undangan dan informasi, mengagendakan surat masuk dan surat keluar, pengurusan perpustakaan dan pendistribusian peraturan.

 

2.         Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah.

Bagian Pengaturan Penguasaan Tanah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :

a.       Seksi Penataan Penguasaan Tanah Pertanian dan Perkotaan.

Menyiapkan konsep surat penyelesaian sengketa tanah, melaksanakan evaluasi tanah, dan membuat rencana kegiatan.

b.      Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah.

Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait, menyusun laporan, dan melaksanakan pendataan/penelitian.

c.       Seksi Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah Tanah.

Menyiapkan telaah usulan ganti rugi dan menyiapkan SK ganti rugi.

d.      Seksi Pengendalian Penugasan Pemilikan Tanah.

Melakukan pembinaan, mengumpulkan data dan laporan dari pertanahan, dan melakukan inventarisasi.

 

3.         Bidang Penatagunaan Tanah.

Bidang Penatagunaan Tanah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

a.       Seksi Data Penatagunaan Tanah.

Membantu menyusun hasil pengolahan dan penatagunaan tanah, membantu kegiatan pelayanan, dan membantu penghimpunan dan pengelolaan data.

b.      Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah.

Membantu pelaksanaan hubungan kerja, menyiapkan dan penyusun daftar usulan proyek, dan mambantu mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data.

c.       Seksi Pemetaan Penatagunaan Tanah.

Membantu menyiapkan bahan penyuluhan, menyimpulkan informasi, dan melakukan inventaris.

d.      Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah.

Membantu menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pengadaan dan penggandaan peta, dan pelaksanaan/penggambaran peta penatagunaan tanah.

 

4.         Bidang Hak-hak Atas Tanah.

Bidang Hak-hak Atas Tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a.       Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan.

Melaksanakan tugas pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, dan monitoring hubungan kerja.

b.      Seksi Pengadaan Tanah.

Menghimpun, mengelola data informasi (dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemda, Bank, BUMN, dan BUMD), meneliti konsep hak, dan pengiriman kembali berkas permohonan kurang lengkap.

c.       Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Penyampaian saran, penerima laporan gugatan, dan menyiapkan konsep surat sengketa tanah.

 

5.         Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :

a.       Seksi Pengukuran.

Malaksanakan koordinasi di lingkungan bidang pengukuran, melayani permohonan pengukuran, dan membuat rincian biaya pengukuran.

b.      Seksi Pemetaan.

Menggambarkan kegiatan rutin/proyek pengembangan peta, mengevaluasi, dan menyusun laporan bagian pemetaan.

c.       Seksi Pendaftaran Tanah dan Informasi Pertanah.

Membuat rencana, mengorganisir, mengawasi, melaporkan kegiatan, dan penggambaran kegiatan rutin.

d.      Seksi Peralihan Hak.

Pembebanan hak dan pejabat pembuat akta tanah.

e.       Marekap Pelaporan Tanah Wakaf.

Merekap laporan pejabat pembuat akta tanah dan membukukan surat masuk atau surat keluar.

 

F.        Kegiatan Umum Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta dilaksanakan selama  6 minggu, mulai tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan 20 Maret 2004.

Yang dilakukan penulis selama  Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1.         Membuat perlengkapan inventaris Kanwil BPN Propinsi DIY

2.         Membuat rekap daftar hadir pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tahun 2003.

3.         Entry data DIKS.

4.         Pembuatan PPAD (Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dasar) kas tunai tahun 2004.

5.         Mengetik permasalahan tanah dan laporan hasil rapat yang ada di Bidang Hak Atas Tanah (HAT).

6.         Membuat laporan bulanan.

7.         Membuat kwitansi pembelian barang. 

 

 lanjuthttp://www.artikelkita.tripod.com/hal6.html